Pengadilan Thailand Tolak Banding Pencalonan Pita sebagai PM

TEMPO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi Thailand menolak permohonan dari partai pemenang pemilu Move Forward, untuk meninjau kembali keputusan parlemen yang menghalangi calon perdana menteri Pita Limjaroenrat untuk dicalonkan kembali.

Pengadilan dalam putusan pada Rabu, 16 Agustus 2023, menolak untuk menerima kasus tersebut karena diajukan oleh lebih dari 20 orang yang tidak termasuk calon perdana menteri itu sendiri. “Hak mereka tidak dilanggar dan mereka tidak memiliki hak untuk mengajukan pengaduan,” katanya tentang para pembuat petisi, dalam keputusan bulat.

Sekutu dari Move Forward mengajukan petisi kepada pengadilan untuk memutuskan keabsahan ketetapan pada 19 Juli oleh anggota parlemen untuk mencegah Pita dicalonkan sebagai perdana menteri untuk kedua kalinya.

Langkah itu sama sekali menghilangkan harapan dari Move Forward, partai progresif yang ingin memimpin pemerintahan berikutnya. Ini membuka jalan bagi badan legislatif untuk mengadakan pemungutan suara lagi pada perdana menteri paling cepat minggu ini.

Thailand berada di bawah pemerintahan sementara selama lima bulan. Partai-partai terbesarnya di parlemen tidak dapat membentuk pemerintahan setelah Pita, pemimpin partai anti kemapanan Maju, ditolak sebagai perdana menteri oleh anggota parlemen yang bersekutu dengan militer royalis.

Parlemen diperkirakan akan menjadwalkan pemungutan suara dalam beberapa hari untuk pencalonan perdana menteri pengusaha dan politikus baru Srettha Thavisin dari Partai Pheu Thai – kubu yang menempati posisi kedua dalam pemilu.

Iklan

Partai Move Forward memenangkan pemilu Mei dengan dukungan kaum muda dan perkotaan yang besar untuk platform kebijakan liberalnya. Kemenangan partai menjadi ancaman bagi monopoli bisnis dan kekuatan politik militer.

Namun upayanya untuk membentuk pemerintahan gagal mendapatkan dukungan yang cukup. Penentangan luas terhadap rencananya untuk mengamandemen undang-undang yang dirancang untuk melindungi monarki dari kritik.

Baca Juga  Jajaran Dinas Pendidikan dan Kepala SMA/SMK di Jawa Timur Wajib Jadi Orang Tua Asuh

REUTERS

Pilihan Editor: Kunjungi AS, Wapres Taiwan Ingin Pastikan Bukan Biang Kerok Masalah?

 



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *