PDIP Legowo AHY Diangkat Jadi Menteri ATR/BPN, Siap Awasi Kinerjanya

Rabu, 21 Februari 2024 – 15:56 WIB

Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Junimart Girsang menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Baca Juga :

9 Tahun Jadi Oposisi, AHY Sebut Demokrat ‘Comeback’ ke Pemerintahan

Menurut Junimart, partainya tidak pernah merecoki keputusan presiden terkait penyusuan Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, itu merupakan hak prerogatif dari seorang Kepala Negara. 

“Partai kami tidak akan mencampuri hak prerogatif presiden. Kami mengawal pemerintahan selama ini sesuai aturan. Itu komitmen partai kami. Pemerintahan untuk rakyat. Ya sah-sah saja kan hak prerogatif presiden untuk menunjuk dan menempatkan pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan ini,” kata Junimart kepada wartawan, Rabu, 21 Februari 2024. 

Baca Juga :

AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang

Junimart mengaku akan mengawasi kinerja AHY sebagai Menteri ATR/BPN yang merupakan mitranya di Komisi II DPR RI. Ia juga mendorong agar AHY cepat beradaptasi, sehingga, masalah pertanahan di Indonesia cepat selesai.

Baca Juga :

Resmi Jadi Menteri ATR/BPN, AHY Janji Berantas Mafia Tanah

“Yang paling pokok seorang menteri yang ditempatkan di ATR/ BPN menurut saya sebelumnya wajib paham tata kelola menyangkut pertanahan dan tata ruang serta pembenahan internalnya untuk kerja-kerja lebih baik ke depan, sebagaimana kita tahu carut marut masalah pertanahan di Indonesia sangat kompleks beririsan dengan kepentingan hak atas tanah masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Junimart, tidak ada larangan untuk seorang ketum partai politik menjadi pembantu presiden. 

Baca Juga  Tips Mengenali Gejala Turun Mesin dan Cara Mencegahnya

“Monggo saja, toh tidak ada larangan untuk itu. Beberapa ketum partai juga saat ini ada dalam kabinet. Kami mendukung sepanjang itu pembenahan kepentingan tanah untuk rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik AHY sebagai menteri ATR/kepala BPN untuk menggantikan Hadi Tjahjanto, yang secara bersamaan juga dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.

Jokowi mengatakan tidak ragu memberikan posisi menteri ATR/kepala BPN kepada AHY, dengan mempertimbangkan kiprahnya di bidang politik dan menyoroti pendidikan AHY di akademi militer maupun non-militer.

Pelantikan AHY dan Hadi dilakukan secara bersamaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 20 Februari 2024.

Halaman Selanjutnya

“Monggo saja, toh tidak ada larangan untuk itu. Beberapa ketum partai juga saat ini ada dalam kabinet. Kami mendukung sepanjang itu pembenahan kepentingan tanah untuk rakyat,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *