MK Tegas Larang Tempat Ibadah Jadi Lokasi Kampanye Politik

Selasa, 15 Agustus 2023 – 23:27 WIB

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) merevisi penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu terkait larangan kampanye di tempat ibadah dan fasilitas pemerintah. Pemohon dalam gugatan itu diajukan warga bernama Handrey Mantiri dan anggota DPRD DKI Jakarta, Yenny Ong.

Baca Juga :

Prabowo Bangun Koalisi Besar, PKS Pastikan Anies Baswedan Tak Gentar

Putusan diketuk MK pada Selasa, 15 Agustus 2023 dengan sidang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Dengan putusan itu, MK menegaskan memperkuat larangan kampanye politik di tempat ibadah.

“Mengabulkan permohonan untuk sebagian,” kata hakim Anwar Usman dalam sidang.

Baca Juga :

Elektabilitas Prabowo Moncer Ungguli Ganjar di Semua Simulasi Capres Versi Voxpol

Pemohon menggugat Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang bunyinya “Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.”

Ketua MK Anwar Usman memimpin sidang putusan (ilustrasi)

Baca Juga :

Prabowo Minta Relawan Pendukungnya Jangan Jelek-jelekkan Anies dan Ganjar: Kita Adu Gagasan

Dalam penjelasan pasal yakni: “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.”

Sementara, Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu kini direvisi atau diubah menjadi: “Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

img_title



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *