Bukan Aku yang Ngajuin Loh!

Selasa, 5 Maret 2024 – 18:20 WIB

Jakarta – Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa jabatan Jaksa Agung bukan pengurus partai politik (parpol). Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021, dengan menambahkan ‘syarat lain’ diangkat dalam jabatan Jaksa Agung adalah bukan pengurus parpol.

Baca Juga :

Bawaslu Ingatkan Aparatnya di Daerah Tak Terlibat Konspirasi dalam Dugaan Pelanggaran

Penambahan ‘syarat lain’ pengangkatan Jaksa Agung berupa larangan merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus parpol dimaksudkan agar menghindari kemungkinan potensi konflik (conflic of interest) dalam rangkap jabatan.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengaku enggan mengomentari putusan MK tersebut. “Wah, aku enggak komentar dulu,” kata ST Burhanuddin saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024

Baca Juga :

Jaksa Agung Teken 10 Kerjasama dengan AHY Terkait Masalah Pertanahan

Jaksa Agung ST Burhanuddin saat raker dengan Komisi III DPR

Burhanuddin menuturkan bahwa gugatan uji materi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut tidak diajukan oleh pihak kejaksaan.

Baca Juga :

Komitmen Berantas Mafia Tanah, Menteri ATR AHY Koordinasi Dengan Jaksa Agung

“Bukan aku yang ngajuin, loh, bukan kejaksaan yang ngajuin,” ujar Jaksa Agung.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyambut baik putusan MK soal penambahan syarat lain pengangkatan Jaksa Agung bukan pengurus parpol.

“Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum,” kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum. Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

Baca Juga  Semua Kredit Tumbuh, Bank Danamon Cetak Laba Bersih Rp 1,5 Triliun di Semester I-2023

“Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin, penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik,” ujarnya.

MK pada sidang pleno Kamis, 29 Februari 2024, mengabulkan sebagian gugatan uji materi Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021. Perkara nomor 6/PUU-XXII/2024 itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Halaman Selanjutnya

“Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum,” kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Halaman Selanjutnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *